Analisis Yuridis, Degradasi Mutu, dan Penyelarasan Hukum Menurut Dr. Imam Hidayat, S.H., M.H.
JAKARTA, 12 JUNI 2026 – Perjalanan panjang sistem organisasi advokat di Indonesia memasuki babak baru pasca lahirnya sejumlah putusan hukum strategis yang mengubah landasan keberadaan profesi hukum tersebut. Berangkat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU‑XII/2014 dan Nomor 36/PUU‑XIII/2015, serta diperkuat oleh Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, paradigma single bar association atau wadah tunggal yang dianut dalam Undang‑Undang Nomor 18 Tahun 2003 kini tidak lagi berlaku. Transformasi ini menjadikan PERADI (Persatuan Advokat Indonesia) bukan lagi satu‑satunya organisasi advokat, melainkan menyetarakan kedudukan, hak, dan kewajiban seluruh organisasi advokat yang ada di mata hukum.
Menanggapi perubahan mendasar ini, Dr. Imam Hidayat, S.H., M.H., selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERADI, menyajikan analisis mendalam mengenai dampak perubahan sistem ini terhadap kualitas profesi, ketertiban hukum, serta arah pembaruan yang diperlukan. Menurutnya, pergeseran menuju sistem multi‑organisasi membawa konsekuensi hukum dan praktis yang luas, mulai dari aspek legitimasi, standar mutu, hingga perlindungan profesi, yang menuntut adanya penyelarasan tata kelola demi menjaga harkat dan martabat advokat Indonesia.
Berakhirnya Era Wadah Tunggal dan Lahirnya Legitimasi Multi‑Bar
Dr. Imam Hidayat menjelaskan bahwa dua putusan Mahkamah Konstitusi tersebut secara tegas menyatakan penerimaan model organisasi advokat bersifat open legal policy, di mana pengaturan kelembagaan diserahkan pada kebebasan berserikat. Artinya, pembatasan ke dalam satu wadah saja bertentangan dengan prinsip hak konstitusional. Langkah ini dipertegas melalui SK MA No. 73/2015 yang memerintahkan Pengadilan Tinggi untuk menerima usulan penunjukan advokat dari organisasi mana pun, tanpa memandang afiliasi kelembagaan.
“Sejak putusan dan keputusan itu berlaku, lanskap hukum berubah total. Seluruh organisasi advokat kini memiliki kedudukan setara dan diakui negara. PERADI tidak lagi menjadi pemegang otoritas tunggal, melainkan menjadi salah satu entitas profesional yang memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dengan organisasi lain. Ini adalah kemajuan demokrasi profesi, namun sekaligus menjadi tantangan besar dalam hal pengendalian mutu dan standarisasi,” ungkap Dr. Imam Hidayat dalam pemaparannya.
Dampak Sistematik: Degradasi Mutu dan Disfungsi Akuntabilitas
Meskipun prinsip kebebasan berserikat telah terpenuhi, Dr. Imam Hidayat menyoroti dampak negatif yang mulai terasa secara nyata pasca perubahan sistem tersebut. Hilangnya satu wadah penyelenggara tunggal berimplikasi langsung pada ketiadaan standar nasional yang seragam. Akibatnya, tidak ada lagi keseragaman dalam standar pendidikan, ujian, maupun kode etik yang berlaku bagi seluruh advokat Indonesia.
“Kualitas dan ketertiban profesi mengalami penurunan signifikan. Kita melihat munculnya fenomena ‘kutu loncat’ atau advokat yang terkena sanksi etis di satu organisasi, kemudian dengan mudah mendaftarkan diri ke organisasi lain dan kembali berpraktik seolah tidak pernah memiliki catatan buruk. Ini adalah celah besar yang merusak kepercayaan publik,” tegasnya.
Masalah mendasar lainnya adalah ketidakpastian hukum. Masyarakat pencari keadilan kini sulit menemukan patokan mutu yang jelas, karena setiap organisasi menerapkan standar kualifikasi, syarat keanggotaan, dan kode etik yang berbeda‑beda. Hal ini menimbulkan kebingungan, baik bagi pengguna jasa hukum maupun bagi aparat penegak hukum di lapangan, serta berpotensi menurunkan wibawa profesi advokat secara keseluruhan.
Praktik Internasional: Model Federasi Sebagai Solusi Global
Dalam mencari jalan keluar atas permasalahan tersebut, Dr. Imam Hidayat melakukan kajian mendalam terhadap praktik advokasi di negara‑negara maju. Ia menunjuk Amerika Serikat, Australia, dan Kanada sebagai contoh nyata negara yang telah lama menerapkan sistem beragam namun tetap terjaga kualitasnya melalui mekanisme federasi.
Di Amerika Serikat, misalnya, State Bar Association memiliki otonomi di masing‑masing negara bagian, namun terikat dalam standar pendidikan, etika, dan aturan disiplin yang diacu oleh American Bar Association (ABA). Demikian pula di Australia, di mana berbagai asosiasi negara bagian bersatu dalam Australian Bar Association yang menetapkan standar kompetensi, etika, serta basis data disiplin terpadu. Hal serupa diterapkan di Kanada melalui Federation of Law Societies, yang menyamarkan masukan profesi, aturan ujian masuk, serta pengawasan tanpa menghilangkan kewenangan kontrol mutu di tingkat lokal.
“Kajian ini membuktikan bahwa banyaknya organisasi advokat tidak menjadi masalah selama berada dalam satu payung yang mengatur standar nasional. Model Federasi memungkinkan keberagaman organisasi namun tetap menjaga keseragaman mutu, etika, dan tanggung jawab profesi. Ini adalah pola yang terbukti berhasil menjaga kualitas advokat dan kepercayaan publik di banyak negara maju,” jelasnya.
Konsep Federasi Bar Indonesia: Gagasan Pembaruan Dr. Imam Hidayat
Berdasarkan analisis hukum dan perbandingan internasional tersebut, Dr. Imam Hidayat merumuskan konsep strategis Federasi Bar Indonesia sebagai solusi menyelaraskan keberagaman organisasi dengan kebutuhan standarisasi nasional. Konsep ini dibangun di atas empat pilar utama:
1. Otonomi Anggota: Setiap organisasi advokat tetap berdiri tegak dengan kekhasan dan kebebasan mengurus rumah tangganya sendiri. Federasi tidak membubarkan atau menelan organisasi yang ada, melainkan mempersatukannya.
2. Regulasi Terpadu: Federasi berwenang menetapkan standar kompetensi, kurikulum pendidikan, kode etik seragam, serta sistem informasi keanggotaan dan sanksi terpadu yang berlaku nasional.
3. Sanksi Mengikat Nasional: Menutup celah “kutu loncat” dengan menerapkan daftar sanksi terpadu yang berlaku di seluruh Indonesia. Advokat yang dijatuhi sanksi pencabutan izin praktik oleh satu organisasi, otomatis tidak dapat berpraktik di organisasi lain manapun.
4. Penyatuan Kewenangan: Fungsi pengaturan publik dikolektifkan, dikelola secara terstandarisasi, transparan, dan dipertanggungjawabkan kepada negara dan masyarakat.
“Gagasan ini menjawab tantangan zaman: memelihara hak konstitusional berorganisasi, namun mengembalikan kewibawaan dan mutu profesi. Federasi Bar Indonesia bukan wadah tunggal baru, melainkan wadah penyatu standar,” tambah Dr. Imam Hidayat.
Rekomendasi Penyelarasan dalam Revisi Undang‑Undang Advokat
Sebagai langkah konkret, Dr. Imam Hidayat menegaskan urgensi penyempurnaan Undang‑Undang Advokat. Menurutnya, hukum saat ini masih bersifat anomali: teks undang‑undang berbicara tentang wadah tunggal, namun praktik berjalan dengan banyak wadah. Kesenjangan ini harus ditutup melalui revisi yang mengakui keberadaan sistem multi‑organisasi namun menegaskan peran Federasi sebagai pemegang standar.
Dalam usulan ketentuan pokok yang disampaikannya, ia merumuskan:
“Mengakui keberadaan dan kesetaraan hukum seluruh organisasi advokat, sekaligus menetapkan Federasi Bar Indonesia sebagai lembaga puncak yang berwenang menetapkan standar nasional, mengelola sistem informasi terpadu, dan menjamin berlakunya kode etik serta sanksi yang mengikat secara nasional.”
Tujuannya tunggal: memulihkan marwah profesi advokat, menjamin kualitas layanan hukum yang setara dan terukur, serta memberikan perlindungan hak publik atas peradilan yang berkeadilan.
Penutup: Bersatu dalam Federasi, Berkualitas dalam Profesi
Di akhir pemikirannya, Dr. Imam Hidayat menegaskan bahwa transformasi menuju Federasi Bar Indonesia bukan sekadar perubahan struktur, melainkan kebutuhan strategis demi masa depan profesi hukum. Persatuan dalam kerangka federasi dipandangnya sebagai jalan tengah yang cerdas, mampu merajut kembali keberagaman organisasi menjadi satu kekuatan besar yang berdaya saing tinggi, bermutu, dan berintegritas.
“Kita berharap, melalui penyelarasan hukum dan penerapan konsep Federasi, advokat Indonesia kembali menjadi garda terdepan penegakan hukum yang tidak hanya berjumlah banyak, tetapi juga berkualitas, beretika, dan dihormati. Semboyan kita: Bersatu dalam Federasi, Berkualitas dalam Profesi, Berintegritas untuk Keadilan. Inilah warisan pemikiran yang kami tawarkan demi kemajuan profesi advokat dan tegaknya hukum di Indonesia,” tutup Dr. Imam Hidayat dengan penuh harapan.
Pemikiran strategis ini kini menjadi rujukan penting dalam diskusi pembaruan hukum advokat, menandai babak baru di mana kebebasan berorganisasi dan standar mutu profesi dapat berjalan beriringan demi kepentingan bangsa dan negara.
(redaksi)
