Ubah Tata Kelola Demi Selamatkan Rp15.400 Triliun, GAPKI Siap Berikan Masukan Konstruktif
JAKARTA, 11 JUNI 2026 – Pemerintah resmi mengubah peta jalan ekspor sumber daya alam nasional. Tiga komoditas utama, yaitu batu bara, ferro alloy, dan minyak kelapa sawit, kini diwajibkan dialirkan melalui satu manajemen terpusat di bawah PT Danantara Sumberdaya Indonesia. Kebijakan fundamental ini ditempuh untuk menutup rapat kebocoran keuangan negara yang tercatat sangat besar, mencapai Rp15.400 triliun selama kurun waktu 34 tahun akibat praktik ketidakwajaran pencatatan nilai dan pengalihan keuntungan.
Menyikapi perubahan besar yang berdampak langsung pada ekonomi negara ini, Podcast EdShareOn yang dipandu Eddy Wijaya mengangkat topik tersebut sebagai bahasan utama. Dalam diskusi yang mendalam dan terbuka, Eddy Wijaya berdialog dengan jajaran pimpinan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) untuk menggali lebih dalam bagaimana pandangan industri, tantangan yang mungkin muncul, dan model regulasi seperti apa yang dianggap paling tepat agar tujuan negara tercapai tanpa melumpuhkan roda usaha.
Sepakat Hentikan Kerugian, Namun Karakter Sawit Berbeda
Eddy Wijaya membuka sesi diskusi dengan menekankan bahwa langkah ini adalah langkah berani dan tepat untuk mengembalikan hak kekayaan bangsa. Namun, ia juga mengingatkan bahwa setiap komoditas memiliki karakteristik masing‑masing, dan kelapa sawit adalah salah satu yang paling kompleks jaringannya.
“Tujuannya sangat mulia: agar kekayaan Indonesia memberi hasil maksimal di dalam negeri. Tapi, kita harus jujur, industri sawit itu sangat luas, melibatkan jutaan petani, ribuan pabrik, dan pasar yang berubah setiap detik. Pertanyaannya, apakah skema baru ini cukup lentik menyesuaikan dinamika itu? Itu yang kita bahas di EdShareOn kali ini,” ujar Eddy Wijaya memandu percakapan.
Menanggapi hal itu, narasumber dari GAPKI menyatakan dukungan bulat terhadap upaya pemberantasan praktik under invoicing dan transfer pricing. Namun, ia menekankan bahwa aturan yang dibuat tidak boleh disamaratakan, melainkan harus disesuaikan dengan sifat industri sawit yang bergerak cepat dan sangat bergantung pada harga pasar global.
“Kami 100 persen mendukung negara agar tidak dirugikan lagi. Tapi, jangan sampai mekanisme yang dibuat justru menjadi penghambat baru. Sawit itu komoditas global, persaingannya ketat. Jika aturan terlalu kaku, penentuan harga tidak tepat waktu, atau alur birokrasinya panjang, dikhawatirkan pembeli akan beralih ke negara lain. Dampaknya akan jatuh ke petani dan pekerja,” jelasnya.
Aturan Harus Dibangun Bersama, Bukan Ditetapkan Sepihak
Pesan kunci yang disampaikan dalam wawancara tersebut adalah permintaan agar pemerintah dan Danantara tidak menyusun aturan teknis sendirian di ruang tertutup. Pengusaha sawit meminta ruang untuk dilibatkan sejak tahap perancangan, karena merekalah yang memegang data lapangan dan paham seluk‑beluk operasional.
“Kami menginginkan aturan yang fleksibel dan berkeadilan, disusun berbasis masukan industri. Bukan karena kami ingin mengatur negara, tapi agar aturan itu benar‑benar bisa dijalankan, efektif, dan tidak menimbulkan masalah baru. Kami punya data, kami punya pengalaman, kami siap berkontribusi menyusun mekanisme yang paling pas. Jangan sampai aturan bagus di atas kertas, tapi sulit diterapkan di lapangan,” tegasnya.
Keterlibatan ini juga dianggap krusial agar sistem pengawasan menjadi berlapis dan kuat. Dengan berbagi data antara industri dan pemerintah, praktik‑praktik yang merugikan negara bisa terdeteksi lebih awal dan diberantas sampai ke akarnya.
Kolaborasi Kunci Kesuksesan Tata Kelola Baru
Di akhir dialog dalam Podcast EdShareOn yang dipandu Eddy Wijaya itu, disepakati bahwa kebijakan ekspor satu pintu adalah masa depan pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada seberapa baik komunikasi dan kerja sama antara regulator dan pelaku usaha.
Pihak GAPKI kembali menegaskan posisinya sebagai mitra strategis negara. Ia optimis, jika semua pihak duduk bersama, saling mendengar, dan menyatukan tujuan, maka kebijakan ini akan menjadi tonggak sejarah kebangkitan ekonomi Indonesia.
“Kita satu tujuan: kemajuan bangsa. Mari kita bangun sistem baru yang lebih bersih, lebih kuat, dan lebih menguntungkan semua pihak. Selama ada kolaborasi, saya yakin kekayaan sawit Indonesia akan membawa manfaat sebesar‑besarnya bagi seluruh rakyat,” pungkasnya mengakhiri pembahasan.(red)
