Penyederhanaan Kebijakan yang Mengabaikan Rantai Pasok dan Ketahanan Ekonomi Masyarakat
Bandung, 18 Mei 2026 – Pernyataan yang menyebutkan masyarakat pedesaan tidak terdampak fluktuasi nilai tukar dolar AS dikaji secara komprehensif oleh Oki Prasetiawan, S.M., S.H., M.H., CLMA. Beliau menegaskan bahwa pandangan tersebut mengabaikan prinsip keterhubungan ekonomi terbuka. Meskipun transaksi di tingkat masyarakat menggunakan Rupiah, pergerakan kurs valuta asing berfungsi sebagai variabel fundamental yang memengaruhi biaya produksi, harga pasar, dan stabilitas ekonomi secara umum di seluruh wilayah.
Mekanisme Ekonomi: Transmisi Harga Global
Secara konseptual ekonomi makro, berlaku hukum efek penyebaran biaya (cost pass-through). Sebagian besar komoditas strategis, bahan baku industri, dan barang penunjang kehidupan masih sangat bergantung pada pasokan luar negeri yang nilainya ditetapkan dalam dolar AS.
“Bahan bakar energi, bahan baku industri, alat produksi, hingga kebutuhan pokok sehari-hari sangat dipengaruhi harga internasional. Ketika Rupiah terdepresiasi, biaya impor meningkat drastis. Kenaikan ini tidak dapat diserap sendiri oleh distributor, sehingga otomatis didistribusikan ke harga jual akhir yang ditanggung oleh seluruh lapisan masyarakat,” jelasnya.
Perspektif Manajemen Risiko dan Keberlanjutan Usaha
Ditinjau dari aspek manajemen bisnis, ketidakstabilan nilai tukar menciptakan risiko ketidakpastian eksternal yang tinggi. Pelaku usaha skala kecil dan menengah di daerah pada umumnya tidak memiliki akses terhadap instrumen lindung nilai untuk mengamankan usahanya.
“Hal ini mengganggu penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan, menekan marjin laba, serta menurunkan efisiensi operasional. Jika dibiarkan berlanjut, iklim investasi akan melemah, produktivitas usaha menurun, dan daya saing ekonomi lokal semakin tertinggal,” urainya.
Dampak Sosial-Ekonomi Secara Umum
Fenomena ini mengindikasikan masih rendahnya kemandirian sistem pasokan nasional. Kelompok masyarakat di pedesaan menjadi yang paling rentan, mengingat pendapatan mereka relatif tetap dan sangat sensitif terhadap kenaikan harga.
“Masyarakat desa mungkin tidak melakukan transaksi dalam dolar, namun merekalah yang paling merasakan dampak nyatanya. Ketika biaya hidup naik namun pendapatan tidak bertambah, daya beli akan runtuh, kesenjangan ekonomi melebar, dan tingkat kesejahteraan rumah tangga semakin tergerus,” tegas Oki Prasetiawan.
Rekomendasi Kebijakan Strategis
Untuk mengatasi tantangan ini, beliau mengusulkan langkah prioritas bagi pemerintah:
– Mengakselerasi program substitusi impor pada sektor barang strategis dan bahan baku utama.
– Menjalin sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang wajar.
– Membangun sistem jaminan harga dan logistik nasional guna menekan lonjakan biaya di tingkat konsumen.
– Memberikan pendampingan manajemen risiko bagi pelaku usaha di daerah.
“Pemerintah tidak cukup hanya memberikan penjelasan retoris. Diperlukan tindakan nyata dan terukur agar gejolak nilai tukar tidak menjadi beban yang memberatkan roda perekonomian serta kehidupan masyarakat di seluruh Nusantara,” pungkasnya.
(Red)
