Tegaknya Hukum dan Kualitas Manusia Dua Pilar Utama Kemajuan Bangsa yang Tak Terpisahkan
Jakarta, 15 Mei 2026 – Pembangunan nasional yang kokoh, berkeadilan, dan berkelanjutan tidak hanya bergantung pada besarnya investasi, pembangunan infrastruktur, atau pertumbuhan ekonomi semata. Di balik segala kemajuan fisik dan ekonomi, terdapat dua pilar utama yang menjadi penentu keberhasilan jangka panjang, yaitu tegaknya supremasi hukum dan tingginya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Keduanya saling menguatkan: hukum yang kuat melahirkan manusia yang berkualitas, dan manusia yang berkualitas menjaga tegaknya hukum demi kemajuan bersama.
Pandangan ini dikemukakan secara tegas oleh Alam P Simamora, S.H., M.H., Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi, dalam pembahasan mendalam mengenai peran strategis hukum dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Menurutnya, menjadikan hukum sebagai landasan tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah prasyarat utama jika bangsa ini ingin memiliki manusia-manusia unggul yang mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih maju dan bermartabat.
Sebagai pejabat tertinggi di organisasi advokat terbesar di Indonesia, Alam P Simamora memiliki peran sentral dalam menjaga standar profesi, etika, serta memastikan bahwa para praktisi hukum berkontribusi nyata bagi kepentingan negara. Dalam pandangannya, hubungan antara hukum dan kualitas manusia bersifat kausalitas; satu menjadi sebab, yang lain menjadi akibat.
Supremasi Hukum Membentuk Pola Pikir dan Karakter Bangsa
Alam P Simamora menegaskan bahwa makna supremasi hukum tidak sekadar memposisikan aturan perundang-undangan sebagai rujukan utama, tetapi menciptakan suasana di mana hukum dijunjung tinggi, ditegakkan tanpa pandang bulu, dan memberikan kepastian serta keadilan bagi seluruh warga negara. Suasana inilah yang menjadi ruang pendidikan terbesar bagi masyarakat untuk membentuk karakter diri mereka.
“Supremasi hukum itu bukan jargon semata, melainkan kondisi nyata di mana tidak ada kekuasaan, jabatan, atau kekayaan yang berada di atas hukum. Ketika warga negara menyaksikan bahwa aturan dijalankan secara konsisten, pelanggaran ditindak tegas, dan hak setiap orang dilindungi, maka secara otomatis pola pikir tertib, disiplin, dan menghargai hak orang lain akan tumbuh dan menjadi budaya. Itulah esensi dari SDM berkualitas. Bagaimana mungkin kita berharap memiliki manusia yang jujur, bertanggung jawab, dan beretika, jika kenyataan yang mereka lihat adalah hukum yang bisa diatur, dimanipulasi, atau kalah oleh kekuasaan? Lingkungan hukumlah yang membentuk watak manusia,” urai Alam P Simamora.
Lebih jauh ia menjelaskan, hukum berfungsi sebagai pendidik sosial. Hukum yang baik dan ditegakkan dengan benar akan menanamkan nilai kejujuran dan kepatuhan. Sebaliknya, ketidakpastian hukum atau penegakan hukum yang lemah hanya akan melahirkan masyarakat yang cenderung melanggar aturan, bermental instan, dan tidak peduli pada kepentingan umum — kondisi yang jelas menjadi penghambat utama pembangunan.
Kepastian Hukum sebagai Pemicu Potensi dan Daya Saing
Dalam konteks pembangunan, peningkatan kualitas SDM tidak hanya menyangkut kecerdasan atau keahlian teknis, tetapi juga kemampuan untuk berinovasi, bekerja produktif, dan berani mengambil langkah maju. Alam P Simamora menilai bahwa kepastian hukum adalah kunci yang membuka potensi tersebut. SDM yang berkualitas hanya akan tumbuh subur jika merasa aman, terlindungi, dan mendapatkan keadilan atas segala usaha dan karya yang dihasilkannya.
“Manusia akan bekerja keras, belajar giat, dan berinovasi maksimal jika ia yakin bahwa hasil jerih payahnya akan dilindungi dan dihargai. Di sinilah peran hukum: memberikan jaminan perlindungan hak cipta, hak milik, kepastian kontrak, dan rasa aman dalam berusaha. Ketika seseorang merasa hukum berpihak pada kebenaran dan keadilan, maka ia akan mengembangkan potensi dirinya sebaik mungkin karena tahu usahanya tidak akan sia-sia. Itulah manusia unggul yang kita butuhkan. Negara yang hukumnya kacau atau tidak menentu tidak akan pernah mampu mencetak SDM berdaya saing tinggi, karena energi masyarakat habis tersedot hanya untuk menghadapi ketidakpastian dan persaingan yang tidak sehat,” jelasnya.
Menurutnya, daya saing bangsa di mata dunia sangat ditentukan oleh kualitas manusianya, dan kualitas manusia itu sendiri sangat bergantung pada seberapa besar rasa aman dan kepastian yang diberikan oleh sistem hukum negaranya.
Kualitas Penegak Hukum: Kunci Keberhasilan Sistem
Menyadari pentingnya peran hukum, Alam P Simamora mengingatkan bahwa hukum sebaik apa pun di atas kertas tidak akan berarti jika kualitas manusia yang menjalankannya belum memadai. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas SDM harus dimulai dari para pelaku hukum itu sendiri, mulai dari advokat, hakim, jaksa, hingga kepolisian.
“Peradi sebagai wadah organisasi advokat terus berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia anggotanya. Kami sadar, kami adalah bagian dari sistem. Jika advokat, hakim, jaksa, dan polisi memiliki kemampuan teknis yang kuat, integritas moral yang tinggi, serta jiwa pengabdian pada negara, maka hukum akan tegak. Namun jika penegak hukumnya lemah, korup, atau tidak paham hakikat tugasnya, maka sistem hukum akan runtuh, dan dampaknya langsung terasa pada kualitas kehidupan masyarakat luas. Kita tidak bisa menuntut masyarakat taat hukum jika aparatnya sendiri belum menjadi teladan,” tegas Alam P Simamora.
Ia menambahkan, peningkatan kualitas SDM di sektor hukum harus berjalan seimbang antara penguasaan ilmu pengetahuan hukum, penanaman nilai etika, serta kesadaran bahwa tugas penegak hukum adalah amanah untuk melayani keadilan, bukan melayani kekuasaan atau kepentingan tertentu.
Sinergi Hukum dan SDM: Jaminan Pembangunan Berkelanjutan
Alam P Simamora menekankan bahwa pembangunan nasional yang sejati adalah pembangunan manusia seutuhnya, dan hal itu tidak mungkin tercapai tanpa payung hukum yang kuat. Supremasi hukum berfungsi menjamin agar seluruh proses pembangunan berjalan pada jalur yang benar, transparan, dan tidak menyimpang dari tujuan kesejahteraan rakyat. Di saat yang sama, penegakan hukum yang baik akan melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas dan terampil, tetapi juga berkarakter kuat dan cinta keadilan.
“Tujuan akhir pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan beradab. Tujuan mulia ini hanya bisa dicapai jika kita memulainya dengan menegakkan hukum secara tegas dan adil. Hukum menciptakan tatanan, tatanan membentuk manusia, dan manusialah yang membangun bangsa ini. Jika rantai ini kuat, maka kemajuan Indonesia akan menjadi kenyataan yang kokoh,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Alam P Simamora mengajak seluruh elemen bangsa untuk tidak memisahkan urusan hukum dari urusan pembangunan manusia. Keduanya harus berjalan beriringan.
“Mari kita bangun hukum yang berkeadilan, dan hukum itulah yang akan membangun manusia Indonesia yang berkualitas. Hanya dengan supremasi hukum yang nyata dan SDM yang unggul, kita bisa mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai negara maju yang bermartabat di mata dunia,” pungkas Alam P Simamora, S.H., M.H., Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Peradi.(red)
