Kabid Advokasi Guru P2G: Dua Kebijakan Ini Merupakan Faktor Utama Kemunduran Kualitas Pendidikan
JAKARTA, 07 JUNI 2026 – Penurunan skor PISA Indonesia tahun 2022 menjadi sorotan utama dunia pendidikan. Dengan capaian hanya 359 poin, angka ini turun drastis dibandingkan hasil tahun 2018 yang mencapai 371 poin. Data ini menjadi indikator nyata bahwa kemampuan dasar siswa berusia 15 tahun dalam hal literasi membaca, matematika, dan sains justru mengalami kemunduran di tengah gencarnya transformasi pendidikan yang digalakkan pemerintah.
Menariknya, masa penurunan kinerja pendidikan ini berjalan beriringan dengan periode kepemimpinan Nadiem Makarim sebagai Mendikbudristek (2021–2024). Dua program andalan yang diperkenalkan saat itu, yakni Kurikulum Merdeka dan pengadaan jutaan unit Chromebook senilai triliunan rupiah, kini justru menjadi pusat perdebatan: apakah langkah ini solusi atau justru masalah baru?
Untuk mengungkap fakta sebenarnya, Eddy Wijaya, pemilik dan pembawa acara utama Podcast EdShareOn, mengundang Iman Zanatul Haeri, M.Pd.—Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G)—sebagai narasumber kunci. Dalam diskusi panjang dan mendalam, Iman membedah sisi lain dari kebijakan tersebut berdasarkan data lapangan dan aspirasi para guru. Berikut uraian lengkapnya:
Kurikulum Merdeka: Konsep Bagus, Namun Hilangkan Pondasi Pengetahuan
Kurikulum Merdeka diluncurkan dengan visi membebaskan siswa dari tumpukan materi yang dianggap terlalu padat dan kaku. Konsepnya menawarkan fleksibilitas, penguatan karakter, dan pembelajaran yang menyesuaikan minat siswa. Namun, menurut Iman Zanatul Haeri, realitas di lapangan sangat kontras dengan harapan tersebut.
“Peluncurannya serentak ke seluruh Indonesia, tapi persiapannya sangat minim. Guru tidak dibekali pelatihan yang memadai dan berkelanjutan, panduan teknis sering berubah‑ubah, dan kesalahan paling fatal adalah materi dasar yang seharusnya menjadi fondasi kuat pengetahuan siswa malah banyak dipangkas atau dihapus sama sekali. Akibatnya, siswa kehilangan pegangan ilmu yang kokoh. Di kelas, banyak guru akhirnya kembali ke cara lama karena bingung menerapkan konsep baru yang kabur dan sulit diukur. Alih‑alih memerdekakan, kurikulum ini malah menimbulkan kebingungan massal dan melemahkan penguasaan materi inti seperti matematika dan sains—padahal itu yang dinilai di tes PISA,” tegas Iman dalam rekaman EdShareOn.
Ia menambahkan, penurunan skor tersebut adalah dampak logis dari kesalahan desain yang tidak berpijak pada kebutuhan riil pendidikan.
“Ada anggapan keliru: kurangi materi, maka siswa lebih paham. Padahal hasilnya sebaliknya; wawasan siswa jadi dangkal dan tidak utuh. Standar yang diharapkan seragam, malah melebarkan jurang ketimpangan antara sekolah kota dan daerah. Hasil PISA 2022 ini bukti nyata arah kebijakan meleset jauh. Kita ubah struktur, tapi lupa menjaga pondasi pengetahuan tetap kokoh,” tambahnya.
Proyek Chromebook: Teknologi Mahal yang Belum Siap Pakai
Di saat sistem kurikulum sedang berubah dan penuh ketidakpastian, pemerintah juga menggulirkan proyek besar pengadaan jutaan Chromebook dengan biaya triliunan rupiah. Tujuannya tertulis indah: mempercepat literasi digital dan meratakan akses teknologi. Namun, kenyataan yang diterima jaringan P2G sangat berbeda.
“Laporan masuk terus dari guru‑guru di berbagai daerah. Alat dikirim, tapi akses internet tidak ada atau sangat buruk. Spesifikasi alat sering tidak cocok dengan kebutuhan materi belajar, dan yang paling utama: guru tidak tahu bagaimana mengintegrasikan alat itu ke dalam metode mengajar supaya bermakna. Akhirnya, jutaan alat canggih itu cuma tersimpan di gudang atau dipakai siswa sekadar untuk hiburan ringan. Ini pemborosan negara yang luar biasa besar. Teknologi itu alat bantu, bukan tujuan. Di sini, teknologi cuma jadi simbol kemegahan proyek semu, tapi nol dampak buat kemampuan berpikir kritis siswa yang diuji PISA,” papar Iman Zanatul Haeri menjelaskan fakta lapangan kepada Eddy Wijaya.
Transformasi digital yang dipaksakan tanpa persiapan ekosistem yang matang, menurutnya, hanya menjadi hiasan belaka.
“Dana triliunan habis, tapi kemampuan dasar siswa tidak naik, malah turun drastis. Ini bukti kita salah prioritas. Beli alat mahal, tapi lupa perbaiki isi pelajaran dan kualitas mengajarnya. Hasilnya nihil. Uang rakyat terbuang percuma,” ujarnya lagi.
Gabungan Dua Kebijakan: Kombinasi yang Merugikan Mutu Pendidikan
Menghubungkan angka PISA dengan kedua kebijakan tersebut, Iman menarik kesimpulan tegas yang menjadi inti bahasan di Podcast EdShareOn.
“Saya melihat korelasi yang sangat jelas dan kuat, tidak bisa ditutup‑tutupi. Saat dasar materi dikurangi habis‑habisan lewat Kurikulum Merdeka, di saat yang sama anggaran besar dialihkan ke teknologi yang tidak terpakai maksimal, maka dampaknya pasti terlihat pada kualitas lulusan. Skor PISA 2022 adalah bukti nyata reformasi era Nadiem Makarim meleset jauh. Kita ingin mengejar ketertinggalan, tapi malah makin tertinggal karena strategi keliru. Menurut pandangan kami di P2G, Kurikulum Merdeka dan program Chromebook ini adalah paket lengkap penurunan kualitas pendidikan kita.”
Kesalahan mendasar terjadi karena perubahan sistem dilakukan secara drastis tanpa mendengar suara pelaksana di lapangan.
“Kita ubah sistem secara radikal dalam waktu singkat, tanpa riset mendalam, tanpa uji coba, dan tanpa melibatkan guru yang paling tahu kondisi aslinya. Sekarang dampaknya terlihat jelas di angka PISA. Siswa kita makin tidak siap bersaing global. Kebijakan ini merusak struktur pendidikan yang sebelumnya sudah mulai terbentuk perlahan tapi pasti,” ungkapnya.
Evaluasi Keras: Perlu Keberanian Memperbaiki Arah
Menutup sesi wawancara mendalam ini di EdShareOn, Iman Zanatul Haeri memberikan penilaian akhir dan rekomendasi keras namun membangun. Eddy Wijaya menegaskan bahwa pandangan ini mewakili aspirasi ribuan pendidik yang suaranya jarang didengar pembuat kebijakan.
“Langkah awal yang penting adalah berani jujur dan akui kesalahan. Kurikulum yang belum matang harus disempurnakan kembali, kembalikan porsi materi dasarnya agar kuat. Penggunaan anggaran teknologi harus diperiksa ulang dan diarahkan supaya tepat sasaran, serta wajib dibarengi pelatihan guru yang memadai. Pendidikan bukan bisnis yang bisa instan berubah atau cepat untung. Skor 359 ini peringatan serius: kita sedang berjalan ke arah salah kalau tidak segera dibenahi secara total,” pungkas Iman Zanatul Haeri.
Kini, masyarakat dan dunia pendidikan menanti langkah pembenahan yang nyata, agar kualitas pendidikan Indonesia tidak terus tergerus dan mampu kembali bersaing di kancah dunia.
(red)
