Kedudukan Tahapan Perkara, Persyaratan Hukum Penahanan, dan Implementasi Asas Proporsionalitas Serta Legalitas
BANDUNG, 03 JUNI 2026 – Perkara dugaan penyebaran informasi elektronik yang memuat ketidakbenaran terkait dokumen administrasi kenegaraan yang menjerat Roy Suryo dan dr. Tifa, kini telah memasuki tahapan strategis dalam sistem peradilan pidana nasional. Berkas perkara secara resmi telah dinyatakan lengkap atau memenuhi persyaratan formil dan materiil (P-21) oleh Kejaksaan, sementara Kepolisian Daerah Metro Jaya sedang melaksanakan persiapan teknis untuk pelimpahan tersangka dan barang bukti ke Penuntut Umum dalam mekanisme Tahap II.
Merespons perkembangan hukum tersebut, H. Yovie Megananda Santosa, S.H., M.Si., selaku Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) menyajikan kajian hukum yang komprehensif, menguraikan kedudukan hukum perkara, batasan kewenangan penegak hukum, serta parameter sah atau tidaknya tindakan penahanan dalam kerangka konstitusional dan hukum acara pidana yang berlaku.
MAKNA YURIDIS PENETAPAN P-21 DALAM TAHAPAN PERADILAN
Dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, penetapan status P-21 memiliki makna yang terbatas namun menentukan arah proses selanjutnya. Secara normatif, penetapan ini bukanlah suatu putusan yang memuat pernyataan kesalahan atau pemidanaan, melainkan semata-mata bentuk pengakuan administratif-yuridis bahwa hasil penyidikan yang diserahkan oleh lembaga kepolisian telah memenuhi kelengkapan alat bukti dan persyaratan prosedural untuk dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan.
Konsekuensi hukum yang paling mendasar dari status tersebut adalah terjadinya peralihan kewenangan utama dan pengendalian perkara dari penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian, seluruh tindakan hukum selanjutnya menjadi tanggung jawab dan kewenangan lembaga penuntut, mulai dari pemeriksaan tersangka, pengumpulan alat bukti tambahan, hingga penentuan tuntutan di depan sidang pengadilan.
“Pemahaman yang keliru yang mengartikan P-21 sebagai tanda pasti kesalahan, harus segera diluruskan. Penetapan ini hanya menyatakan bahwa perkara layak diperiksa lebih lanjut, bukan pernyataan kebenaran dalil tuduhan. Pembuktian kesalahan sepenuhnya menjadi ranah wewenang hakim di persidangan,” tegasnya dalam kajiannya.
PERSYARATAN HUKUM PENAHANAN: AKUMULASI SYARAT OBJEKTIF DAN SUBJEKTIF
Salah satu isu hukum yang menjadi fokus utama adalah kemungkinan pelaksanaan penahanan terhadap tersangka setelah beralihnya perkara ke tangan penuntut umum. Berdasarkan kaidah hukum acara pidana, penahanan merupakan tindakan paksa yang bersifat membatasi hak kemerdekaan pribadi, sehingga penerapannya tunduk pada persyaratan yang ketat dan harus memenuhi dua unsur secara bersamaan, yaitu syarat objektif dan syarat subjektif.
1. Pemenuhan Syarat Objektif
Berdasarkan surat dakwaan sementara, tersangka disangkakan melanggar ketentuan Pasal 310 dan/atau 311 KUHP, Pasal 32 ayat (1) jo. Pasal 48 ayat (1) UU ITE, Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) UU ITE, Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE, serta Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE.
Analisis terhadap ancaman pidana yang tercantum dalam ketentuan tersebut menunjukkan bahwa secara formil telah terpenuhi syarat objektif penahanan. Hal ini dikarenakan sejumlah pasal yang disangkakan memuat ancaman pidana penjara yang melebihi ambang batas yang diizinkan untuk tindakan penahanan, khususnya pasal yang mengatur mengenai penyebaran informasi elektronik yang berpotensi menimbulkan keresahan atau permusuhan antarkelompok. Dengan demikian, dasar hukum untuk melakukan penahanan secara formil telah tersedia.
2. Pengujian Syarat Subjektif Sebagai Prinsip Pembatas
Ketersediaan dasar objektif tidak serta-merta mewajibkan penegak hukum untuk melakukan penahanan. Hal ini sejalan dengan asas legalitas dan asas proporsionalitas yang melekat dalam hukum acara pidana. Ancaman pidana hanyalah dasar yang membuka ruang kewenangan, sedangkan keputusan untuk melaksanakannya harus didasarkan pada alasan subjektif yang nyata dan terukur.
Syarat subjektif baru dianggap terpenuhi apabila terdapat dasar pertimbangan yang sah bahwa tersangka dikhawatirkan akan:
– Melarikan diri dari proses hukum;
– Merusak, menghilangkan, atau memalsukan alat bukti;
– Mengulangi tindak pidana yang telah disangkakan.
“Penahanan tidak boleh didasarkan pada pertimbangan di luar parameter hukum yang telah ditetapkan, seperti tekanan publik atau kepentingan politik. Negara hukum yang demokratis harus menjamin bahwa setiap tindakan pembatasan kemerdekaan didasarkan pada alasan yang sah, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tandasnya.
KEWENANGAN PENUNTUT UMUM DAN PERBANDINGAN DENGAN PERKARA SEBELUMNYA
Memasuki Tahap II, Jaksa Penuntut Umum memegang kendali penuh atas jalannya perkara dan memiliki wewenang untuk menentukan langkah yang paling tepat, antara lain: melakukan penahanan, tidak melakukan penahanan, atau menetapkan penahanan dalam kota/penahanan rumah sesuai kondisi faktual yang ada.
Mengacu pada penanganan perkara serupa yang pernah terjadi pada tahun 2022, setelah berkas dinyatakan lengkap maka tindakan penahanan sempat dilakukan selama 20 hari. Namun secara yuridis, penanganan perkara saat ini harus dinilai berdasarkan fakta, situasi, dan keadaan hukum yang berlaku saat ini, sehingga tidak serta-merta dapat disamakan atau disalin begitu saja dengan konteks perkara terdahulu.
PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM DAN KEADILAN SUBSTANTIF
Berdasarkan prinsip hukum yang berlaku, penahanan harus ditempatkan sebagai jalan terakhir atau upaya paling akhir, bukan sebagai langkah awal atau prosedur standar yang otomatis dilakukan. Penahanan hanya dapat dibenarkan secara hukum apabila tersangka tidak memenuhi indikator kepatutan dalam proses hukum, seperti tidak hadir saat dipanggil, alamat tidak jelas, berpotensi menghilangkan bukti, atau berniat mengulangi perbuatan.
Sebaliknya, apabila tersangka terbukti kooperatif, memiliki identitas dan tempat tinggal yang pasti, serta tidak menunjukkan indikasi mengganggu jalannya pembuktian, maka tindakan penahanan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Alasan yang hanya didasarkan karena perkara menjadi sorotan publik, tidak dapat diterima sebagai alasan sah untuk membatasi hak konstitusional warga negara.
TITIK TEMU ANTARA KEBEBASAN BERBICARA DAN BATAS HUKUM
Perkara ini merupakan persimpangan yang sangat penting antara perlindungan hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat, perlindungan hak kehormatan dan nama baik, keabsahan dokumen negara, serta batas tanggung jawab pidana dalam ruang siber. Oleh karena itu, penanganannya harus dilakukan dengan objektif, tenang, dan sepenuhnya berlandaskan hukum, tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan politik maupun arus opini yang berkembang.
Status P-21 yang telah ditetapkan merupakan gerbang menuju pemeriksaan di sidang pengadilan, yang menjadi tempat yang paling sah untuk menguji kebenaran seluruh dalil, alat bukti, pendapat ahli, serta membedakan batas mana yang masih termasuk ruang kritik, penelitian, atau pendapat, dan mana yang sudah memenuhi unsur tindak pidana.
KESIMPULAN ANALITIS
Secara yuridis formil, tindakan penahanan terhadap Roy Suryo beserta pihak yang terkait adalah memungkinkan untuk dilaksanakan, mengingat syarat objektif berdasarkan ancaman pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi. Namun secara prinsip negara hukum yang berkeadilan, pelaksanaannya tidak dapat dilakukan secara otomatis, melainkan harus didasarkan pada alasan yang konkret, proporsional, serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Penegakan hukum yang bermartabat tidak dinilai dari seberapa cepat penahanan dilakukan, melainkan dari ketepatan penilaian terhadap fakta dan keadilan yang dihasilkan. Hukum yang agung adalah hukum yang mampu menilai dengan benar, bukan hukum yang bertindak terburu-buru,” pungkas H. Yovie Megananda Santosa.
(Redaksi)
