Analisis Kritis Oki Prasetiawan: Oportunisme Politik yang Menggerus Kepercayaan Publik & Merusak Fondasi Demokrasi
JAKARTA, 2 OKTOBER 2026 — Dinamika panggung politik dan birokrasi kerap mempertontonkan drama yang menggelitik nalar publik. Salah satu fenomena yang paling mengkhawatirkan saat ini adalah oportunisme politik. Banyak figur publik bertransformasi secara drastis: bermula dari pengkritik yang vokal dan tegas, lalu berakhir menjadi pendukung setia setelah mendapat jatah jabatan. Fenomena ini akrab dengan sindiran: “bicara keras untuk cari panggung, lalu menjilat agar dapat kursi.”
Menanggapi gejala sosial tersebut, Oki Prasetiawan, S.M., S.H., M.H., CLMA., CLA., selaku Ketua Bidang Penelitian, Publikasi, dan Pengembangan Organisasi DPN PERADI Federasi Bar Indonesia, memberikan analisis mendalamnya. Menurut Oki, perilaku ini bukan sekadar masalah etika personal, melainkan bentuk oportunisme politik akut yang perlahan mengikis kualitas demokrasi di Indonesia.
Strategi “Cari Panggung” sebagai Modal Tawar Politik
Oki menjelaskan bahwa sikap vokal yang ditunjukkan di awal oleh oknum tertentu sering kali bukan didasari oleh idealisme murni. Sebaliknya, hal itu merupakan kalkulasi pragmatis untuk membangun posisi tawar (bargaining position) di mata penguasa.
“Dalam ruang publik saat ini, kegaduhan telah dikomodifikasi. Ketika seseorang menyerang kebijakan atau melempar isu kontroversial, tujuannya sering kali adalah penilaian pasar politik — untuk melihat seberapa besar magnet perhatian yang bisa mereka tarik,” ujar Oki.
Dengan mendapatkan panggung dan perhatian publik, figur tersebut mengirimkan sinyal kepada pemegang otoritas bahwa mereka adalah aset yang potensial untuk ditarik ke dalam lingkaran kekuasaan.
Berbalik Arah: Dari Kritikus Menjadi Penjilat
Titik balik dari strategi ini terjadi begitu pintu negosiasi kekuasaan terbuka. Oki menegaskan bahwa ketika tawaran posisi atau “kursi” sudah di depan mata, retorika kritis yang semula menggelegar biasanya meredup seketika.
“Dari kacamata hukum moral dan etika profesi, ini adalah bentuk pelacuran intelektual. Kritik yang awalnya dibungkus atas nama rakyat ternyata hanyalah alat tukar untuk kepentingan privat agar masuk ke lingkaran kekuasaan,” tegas perwakilan DPN PERADI Federasi Bar Indonesia tersebut.
Perubahan arah yang mendadak ini membuktikan bahwa seluruh perjuangan yang ditampilkan di muka publik sejatinya bukan demi perbaikan sistem, melainkan demi akses kekuasaan semata.
Dampak Buruk Oportunisme Politik bagi Demokrasi
Jika fenomena ini terus dibiarkan dan dianggap lumrah, dampaknya akan sangat merusak tata kehidupan berbangsa:
– Erosi Kepercayaan Publik — Masyarakat akan semakin sinis terhadap setiap suara kritis. Ada bahaya nyata di mana setiap orang yang bersuara lantang dicurigai memiliki motif tersembunyi demi jabatan.
– Merusak Sistem Meritokrasi — Ketika kursi jabatan diberikan kepada mereka yang pandai membuat keributan, orang-orang kompeten dan berintegritas yang bekerja senyap justru akan tersisih.
– Menurunnya Kualitas Kebijakan — Pejabat yang lahir dari mentalitas oportunis cenderung tidak objektif. Fokus utamanya bukan lagi melayani rakyat, melainkan menyenangkan atasan demi mengamankan posisi.
Butuh Konsistensi, Bukan Akrobatik Politik
Pada akhirnya, Oki menegaskan bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan pengawalan yang jujur, bukan kritik yang dikapitalisasi sebagai mata pencaharian. Publik dituntut untuk lebih jeli membedakan mana kritikus berbasis nilai intelektual, dan mana pelaku akrobatik politik.
“Kita butuh figur yang konsisten antara kata dan perbuatan. Bukan yang lantang saat di luar, lalu mendadak bisu dan tunduk begitu sudah berada di dalam,” pungkas Adv. Oki Prasetiawan.
DEMOKRASI BUTUH KEBERANIAN YANG JUJUR, BUKAN KEPENTINGAN YANG TERSEMBUNYI.
(Red)
