Bersama Eddy Wijaya, Mantan Wakapolri Bahas Proses Hukum dan Hak Tersangka
JAKARTA, 18 JULI 2026 – Proses investigasi yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah menjadi sorotan utama dalam Podcast EdShareOn edisi terbaru yang dipandu Eddy Wijaya. Mantan Wakapolri periode 2013–2014 Komjen. Pol. (Purn.) Drs. Oegroseno, S.H. mengungkapkan pandangannya terkait urutan penanganan perkara yang dinilai perlu diperhatikan.
Kronologi Penanganan Perkara
Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri terlebih dahulu melaksanakan penggeledahan di kediaman Febrie Adriansyah di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor. Tak lama setelah kegiatan tersebut, Febrie Adriansyah mengajukan pengunduran diri dari jabatannya, dan barulah kemudian statusnya ditetapkan secara resmi sebagai tersangka.
Tiga Perkara yang Dijerat
Penetapan status tersangka didasarkan pada tiga dugaan tindak pidana besar, yaitu dugaan korupsi pada anak perusahaan Krakatau Steel, dugaan pelanggaran terkait pasokan batu bara Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang menyebabkan pemadaman di Sumatera, serta dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berkaitan dengan perkara Asabri.
Prinsip KUHAP yang Harus Diikuti
Oegroseno menegaskan bahwa setiap langkah penegakan hukum harus sepenuhnya berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kepatuhan terhadap prosedur sejak tahap awal menjadi kunci untuk memastikan keabsahan proses hukum yang berjalan.
Hak Pemulihan Jika Dakwaan Gagal
Apabila nantinya seluruh tuduhan tidak dapat dibuktikan di pengadilan, maka Febrie Adriansyah berhak mendapatkan rehabilitasi nama baik, ganti rugi, serta kesempatan kembali mengemban tugas di lembaga penegak hukum.
Pembahasan lengkap dapat disimak melalui kanal resmi EdShareOn:
– YouTube: https://youtu.be/2qXIUwj-vcM
– TikTok: https://www.tiktok.com/@edshareon.quote/video/7663448047673806101
– Instagram: https://www.instagram.com/reel/Da5CmPKoD6L/
– Facebook: https://www.facebook.com/share/v/19Htox7fhK/
– Situs web: https://edshareon.com/
Redaksi Berita Hukum
